Dokumen RPJMDes

KEPALA DESA  TERAPUNG

KECAMATAN MAWASANGKA KABUPATEN BUTON TENGAH

PERATURAN DESA TERAPUNG

NOMOR 3 TAHUN 2020

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

(RPJMDes) DESA TERAPUNG

TAHUN 2020 – 2026

KEPALA DESA  TERAPUNG

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  TERAPUNG

dan

KEPALA DESA  TERAPUNG

MEMUTUSKAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Terapung
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Terapung
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Terapung
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Terapung
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.
12. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
14. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa.
15. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

BAB II

PRINSIP – PRINSIP DASAR DAN SISTEMATIKA  RENCANA

PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA TERAPUNG

Pasal 2

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2021 – 2026 merupakan penjabaran visi, misi kepala desa, arah kebijakan pembangunan pemerintah desa, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, bidang pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana alam, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

Pasal 3

Sistematika  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Terapung Tahun 2021 – 2026 disusun sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

• Latar Belakang
• Landasan Hukum
• Tujuan

1. Bab II Profil Desa

• Sejarah Desa
• Kondisi Umum Desa
• SOTK Desa

1. Bab III Proses Penyusunan RPJMDes
2. Bab IV Prioritas Masalah
3. Bab V Kebijakan Desa

• Visi dan Misi
• Arah Kebijakan Pembangunan Desa
• Arah Kebijakan Keuangan Desa
• Program dan Kegiatan Indikatif

1. Bab VI Penutup
2. Lampiran – lampiran

• Matrik Program Kegiatan
• Proses Penyusunan Program
• Berita Acara Musyawarah
• Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah
• Notulen Musyawarah
• Peta Desa
• Foto – foto Kegiatan

Pasal 4

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Terapung Tahun 2021 – 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Terapung Tahun 2021 – 2026 sebagaimana tersebut dalam pasal 2 ditetapkan setiap 6 tahun sekali dan dilaksanakan secara bertahap, sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi serta kemampuan pendanaan dan apabila dipandang perlu dapat dilakukan revisi, perubahan sesuai dengan dinamika perkembangan pembangunan desa yang memerlukan langkah-langkah  penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Terapung Tahun 2021 – 2026.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka segala ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Desa ini, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa  Terapung.

Ditetapkan di Terapung

pada tanggal 6 April 2020

Kepala Desa Terapung

PAMARUDDIN

Diundangkan di Terapung

pada tanggal 6 April 2020

        Sekretaris Desa Terapung

ASNAWANG

LEMBARAN DESA TERAPUNG NOMOR 3 TAHUN 2020